blogh2stud: E-Gvernment

Peningkatan Layanan Publik Melalui E-Government
Oleh:
Wawan Indra Kusuma
(F1Boo4o3o)

Kemajuan teknologi informasi sekarang ini telah melahirkan adanya electronical government (e-government). Pengertian E-Government sendiri adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk meningkatkan demokrasi. E-Government memberikan manfaat yang sangat besar karena mempersempit jarak, ruang, dan waktu dalam pelayanan publik. Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak penggunan lainnya. Upaya penerapan e- Government di negara kita, masih menemui kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya. Apalagi masih ada anggapan e-Government hanya membuat web site saja sosialisasinya tidak terlaksana dengan optimal. Kendati demikian yang terpenting adalah menghapus opini salah yang menganggap penerapan e-Government ini sebagai sebuah proyek, padahal merupakan sebuah sistem yang akan memadukan subsistem yang tersebar di seluruh daerah dan departemen. Di samping itu beberapa anggapan yang berkembang dalam masyarakat akan E-Gov juga ikut memperlambat uaya penerapan E-Gov di Indonesia. Anggapan-anggapan tersebut antara lain:

E-Government = Anggaran Besar
E-Government = Membangun Website. banyak yang beranggapan bahwa hanya dengan membuat web-site, maka implementasi E-Gov sudah cukup. Sesungguhnya masih nanyak pekerjaan lain untuk implementasi E-Gov itu sendiri.
E-Government = ICT. Tak jarang, keberhasilan penerapan e-government di lembaga-lembaga pemerintah diukur dari kecanggihan infrastruktur ICT-nya. Makin canggih dan beragam sistem yang dijalankan, makin baik penerapan e-government di lembaga tersebut. Anggapan tersebut tidaklah benar atau tidak tepat. Pasalnya, keberhasilan implementasi e-government mesti dinilai pula dari tingkat efektivitas penggunaan sistem yang dibangun. Apalagi esensi dari penerapan e-government adalah pemberian layanan kepada masyarakat. Banyak lembaga pemerintah yang terjebak bahwa e-government hanyalah penggunaan TI atau komputerisasi, tetapi belum menyentuh kepentingan publik.

Maka dari itu, di zaman serba teknologi ini, mestinya penerapan e-government di lembaga-lembaga pemerintah sudah bukan barang baru lagi. Bahkan, idealnya, sudah menjadi kebutuhan dan bagian dari strategi penyelenggaraan pemerintah..."Let's go to E-Gov"

Reference: